LAMPUNG TIMUR – Permasalahan pendistribusian anggaran Oplah Pertanian atau Optimalisasi Lahan kepada Gapoktan di Desa Marga Batin Kecamatan Waway Karya memasuki babak baru. Setelah ramai disoal warga, akhirnya Gapoktan Agus dipertemukan untuk dilakukan mediasi.
Mediasi yang digelar di Balai Desa Marga Batin itu, hadir Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Timur Yulida, Kadis Pertanian Triwibowo, Feri selaku Korluh, Camat Waway Karya Syamsul dan Kapolsek Waway Karya AKP Eddy Iskandar.
Casmoro, selaku perwakilan warga menyayangkan bahwa Agus selaku Ketua Gapoktan tidak dapat menjawab pertanyaan warga terkait tranparansi anggaran yang seharusnya diterima secara merata.
Selain Casmoro, salah seorang warga tidak puas dengan Kadis Pertanian Triwibowo yang memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.
“Pak kami cuman minta jawaban intinya, sedangkan apa yang bapak jelaskan itu bukan jawaban dari pertanyaan kami,” ungkap Tamrin dalam forum.
Sementara, Agus selaku Gapoktan Desa Marga Batin menjelaskan jika dana Oplah yang diberikan kepada petani yakni Rp500 ribu per hetare.
“Untuk Oplah petani diberikan Rp500 ribu per hektare nya, selain itu anggaran nya buat sewa alat,” ungkap Agus.
Selan itu, terdapat warga yang menerima Rp1 juta, dan masih banyak warga yang belum menerima manfaat dari anggaran Oplah dari Kementerian tersebut.
Dalam mediasi tersebut, Agus tidak mau membuka data nama – nama warga yang diajukan dan data real warga yang menerima manfaat dari anggaran Oplah dari Kementerian Pertanian tersebut.
Sementara itu, Camat Waway Karya berinisiatif akan melakukan rapat kordinasi dengan perwakilan warga.
“Kami akan mengagendakan rapat kordinasi yang akan di wakili oleh lima orang warga desa setempat, namun untuk waktu nya belum dipastikan,” ungkap Syamsul.
Diberitakan sebelumnya, dana Oplah yang di salurkan kepada Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) untuk petani di Wilayah Waway Karya tepatnya di Desa Negeri Batin yang di ketuai oleh Agus justru disoal warga.
Sukirno selaku perwakilan dari warga mengatakan, jika warga yang ber hak menerima sekira 187 orang, namun banyak warga yang tidak menerima manfaat tersebut.
Salah satu warga juga mengatakan jika Inspektorat Kabupaten Lampung Timur akan turun dan cek ke lokasi.
“Hari ini Minggu (7/9) Inspektorat mau hadir, sembari ketemu dengan warga terkait siapa saja yang kena dampak, namun sampai jam 12 siang belum juga hadir,” kata Tarmin.
Warga meminta kepada Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah untuk turun langsung membatu warga menyelsaikan persoalan dan mengusut tuntas terhadap siapa saja yang terlibat menyalah gunakan anggaran tersebut. (Muntiri)
