BANDAR LAMPUNG – Pembangunan Perumahan Kedamaian SKY View yang dilakukan oleh PT. Sultan Perdana Group yang di soal warga mendapat sorotan dari WALHI Lampung.
Pasalnya, lokasi pembangunan Perumahan berada di Kawasan Bukit Camang, Bandar Lampung yang merupakan bagian kawasan lindung yang penting dalam tata ruang Kota Bandar Lampung.
“Walaupun kepemilikan lahan di kawasan Bukit Camang itu milik pribadi, jika itu masuk kawasan lindung, maka harus ada aturan-aturan dan batasan pemanfaatannya,” kata Direktur WALHI Lampung Irfan Tri Musri, Senin (8/9/2025).
Menurutnya, jika ada pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan tersebut, harus ada perhitungan persentase pembangunan dan persentase yang harus dipertahankan tetap hijau.
“Berbicara soal izin, seperti izin pemanfaatan ruang, KKPR-nya, harus dicek sudah ada atau belum,” kata Irfan.
“Kemudian berbicara skala luasan aktivitas apakah sudah memiliki izin lingkungan atau dokumen lingkungan atau tidak,” tambahnya.
Irfan juga mempersilahkan warga yang keberatan dan mempertanyakan proyek pembangunan di kawasan Bukit Camang untuk mengadu ke WALHI Lampung.
Diberitakan sebelumnya, warga setempat mengatakan, bahwa pembangunan perumahan tersebut sengaja dipaksaan dengan dalih sudah mendapat izin dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
“Alasan mereka (Pengembang,-red) sudah mendapatkan izin dari kota, kami tidak tahu, karena kami sendiri tidak menandatangani persetujan lingkungan nya itu,” ungkapnya. Kamis (4/9) lalu.
Menurutnya, dilihat dari surat pernyataan dan izin lingkungan yang di miliki pengembang yang memberikan persetujuan justru bukan warga setempat, melainkan orang yang hanya mengotrak di lingkungan setempat.
“Yang tanda tangan itu malah bukan warga asli sini, tapi malah orang – yang tinggal ngontrak dan ada yang bekerja di pembangunan perumahan itu,” jelasnya.
Menurutnya, warga saat ini mempertanyakan pembangunan tersebut, karena warga yang mendapat imbas dari pembangunan tersebut.
“Itu yang di keruk lahan hijau, pegunungan bang. Hujan kemarin sempat banjir karena perumahan tersebut berada di atas bukit yang dikeruk. Kemudian belum masalah bising, debu, jalan rusak, masalah fasum seperti pemakaman dan lainnya. Kami merasa tidak dihargai disini,” jelasnya. (Red)
