JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya membentuk task force atau satuan tugas perlindungan buruh migran di wilayah perbatasan dan luar negeri sebagai bagian dari komitmen politik untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Hasto dalam Workshop DPP PDI Perjuangan bertajuk “Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) dan kader-kadernya di berbagai negara siap membantu pemerintah dalam melindungi buruh migran.
“Kami mengaktivasi DPLN untuk ikut membantu perlindungan tenaga kerja Indonesia. Di wilayah seperti Thailand dan Kamboja, banyak persoalan serius seperti perdagangan orang dan judi online. Di sana, PDI Perjuangan membentuk semacam komite kerja untuk melindungi buruh migran dan WNI yang rentan menjadi korban,” ujarnya.
Selain di luar negeri, PDI Perjuangan juga menugaskan kader -kader di wilayah perbatasan agar berperan aktif mencegah penyelundupan orang yang kerap dilakukan atas nama penyaluran tenaga kerja.
Menurut Hasto, isu ini tidak boleh dipandang sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab ideologis partai dalam menjalankan amanat konstitusi untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.”
Hasto juga menyinggung peran para pimpinan partai, seperti Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TKP2MI) Mercy Barends serta Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning, yang telah membentuk tim khusus untuk merespons persoalan -persoalan kemanusiaan yang dihadapi para pekerja migran.
“Melalui FGD ini, kami ingin memastikan PDI Perjuangan hadir tidak hanya dalam wacana, tetapi dalam aksi nyata di lapangan,” tegasnya.
Workshop yang digelar secara hybrid tersebut diikuti kader PDI Perjuangan dari berbagai daerah, termasuk wilayah perbatasan, sebagai bentuk komitmen kolektif partai dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja domestik dan migran Indonesia. (*)
